Perilaku Buang Air Besar Sembarangan di Perdesaan Jawa Timur (Foto: Dinkes Jawa Timur for BATUKITA.com)
BATUKITA.COM-Kota Batu - Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih menjadi masalah bagi Provinsi Jawa Timur di era digital 2021.
Data Dinkes Provinsi Jatim menyebutkan, sekitar 700 ribu rumah tangga yang tersebar di 2.534 desa/kelurahan di 20 kabupaten/kota Jawa Timur masih buang air sembarangan.
Untuk itulah, provinsi yang kini dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini menargetkan 2023 problem mendasar manusia ini harus tuntas.
Kondisi itu terungkap dalam Lokakarya Menuju Jawa Timur Bebas Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Percepatan Menuju Open Defecation Free (ODF).
Lokarkarya bertempat di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur, 10 Juni hingga 11 Juni 2021. Kegiatan diselenggarakan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Dalam lokakarya ini, Pemprov Jatim bermaksud membantu pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan strategi mengeliminasi perilaku BABS. Khususnya bagi 20 kota/kabupaten yang angka ODF-nya belum nol persen.
Kegiatan lokakarya didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, UNICEF dan Universitas Airlangga (Unair).
Lokakarya menghadirkan tiga orang narasumber. Yakni Wakil Bupati Lumajang, Ir. Hj Indah Amperawati, M.Si., sebagai pembicara utama. Lalu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab Lamongan, Sujarwo, ST. MM. Pembicara ketiga adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, drg Vitria Dewi, MSi.
Dalam sesi talkshow, kedua narasumber dari kabupaten ini berbagi pengalaman keberhasilan mereka dalam menghilangkan perilaku BABS di daerahnya.
Sedangkan Kabid Kesmas drg Vitria menjelaskan potensi dan strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memenuhi target BABS 0 %.
Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi M.MT, menyampaikan keseriusan pemerintah provinsi. Antara lain menargetkan eliminasi BABS hingga 0% di tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Dia juga mengajak para kepala daerah se-Jatim untuk bersama-sama menuangkan target tersebut dalam rencana kerja masing-masing.
"Terimakasih kepada 18 kabupaten/kota yang posisi ODFnya sudah di nol, tinggal 20 kota/kabupaten kita melakukan percepatan untuk bisa BABS 0% di tahun 2023 sesuai target nasional," kata Jumadi.
"Jika akses sanitasi yang layak dan aman bisa terpenuhi dengan baik, bisa menekan angka kematian anak. Juga bisa menekan stunting 27 persen dan memengaruhi sampai ke indeks kesehatan sebagai bagian dari indeks pembangunan manusia," lanjutnya.
Data Dinkes Provinsi Jatim menyebutkan, sekitar 700 ribu rumah tangga yang tersebar di 2.534 desa/kelurahan di 20 kabupaten/kota Jawa Timur masih buang air sembarangan.
Untuk itulah, provinsi yang kini dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini menargetkan 2023 problem mendasar manusia ini harus tuntas.
Kondisi itu terungkap dalam Lokakarya Menuju Jawa Timur Bebas Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Percepatan Menuju Open Defecation Free (ODF).
Lokarkarya bertempat di sebuah hotel di Kota Batu, Jawa Timur, 10 Juni hingga 11 Juni 2021. Kegiatan diselenggarakan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Dalam lokakarya ini, Pemprov Jatim bermaksud membantu pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan strategi mengeliminasi perilaku BABS. Khususnya bagi 20 kota/kabupaten yang angka ODF-nya belum nol persen.
Kegiatan lokakarya didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, UNICEF dan Universitas Airlangga (Unair).
Lokakarya menghadirkan tiga orang narasumber. Yakni Wakil Bupati Lumajang, Ir. Hj Indah Amperawati, M.Si., sebagai pembicara utama. Lalu Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab Lamongan, Sujarwo, ST. MM. Pembicara ketiga adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, drg Vitria Dewi, MSi.
Dalam sesi talkshow, kedua narasumber dari kabupaten ini berbagi pengalaman keberhasilan mereka dalam menghilangkan perilaku BABS di daerahnya.
Sedangkan Kabid Kesmas drg Vitria menjelaskan potensi dan strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memenuhi target BABS 0 %.
Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Jumadi M.MT, menyampaikan keseriusan pemerintah provinsi. Antara lain menargetkan eliminasi BABS hingga 0% di tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Dia juga mengajak para kepala daerah se-Jatim untuk bersama-sama menuangkan target tersebut dalam rencana kerja masing-masing.
"Terimakasih kepada 18 kabupaten/kota yang posisi ODFnya sudah di nol, tinggal 20 kota/kabupaten kita melakukan percepatan untuk bisa BABS 0% di tahun 2023 sesuai target nasional," kata Jumadi.
"Jika akses sanitasi yang layak dan aman bisa terpenuhi dengan baik, bisa menekan angka kematian anak. Juga bisa menekan stunting 27 persen dan memengaruhi sampai ke indeks kesehatan sebagai bagian dari indeks pembangunan manusia," lanjutnya.
Untuk diketahui, 18 daerah yang oleh Provinsi Jatim dinyatakan bebas BAB sembarangan adalah:
Sampang, Lumajang, Kota Malang, Ponorogo, Gresik, Blitar, Kota Mojokerto, Trenggalek, Kota Batu, Banyuwangi, Kota Kediri.
Sampang, Lumajang, Kota Malang, Ponorogo, Gresik, Blitar, Kota Mojokerto, Trenggalek, Kota Batu, Banyuwangi, Kota Kediri.
Lalu Magetan, Pamekasan, Kota Blitar, Lamongan, Ngawi, Kota Madiun, dan Pacitan.
Kegiatan dihadiri lebih dari 300 perwakilan dari provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang hadir atau secara daring.
Lokakarya itu menghasilkan berbagai rekomendasi bersama untuk mewujudkan Jawa Timur ODF nol persen di tahun 2023 nanti. (*)
Yosi Arbianto
